PARBOABOA, Jakarta - Situasi internal Partai Golkar kembali memanas seiring menguatnya wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang disebut-sebut bertujuan mengganti Ketua Umum Bahlil Lahadalia.
Sosok Bahlil yang dikenal sebagai pendukung setia Presiden Joko Widodo kini berada dalam posisi rawan, di tengah dinamika politik menjelang akhir 2025.
Isu penyelenggaraan Munaslub diprediksi akan mencuat bersamaan atau segera setelah perombakan kabinet.
Beberapa kalangan menyebut rencana ini telah memperoleh lampu hijau dari lingkaran kekuasaan, memicu manuver sejumlah faksi di internal Golkar untuk menyiapkan regenerasi kepemimpinan.
Salah satu nama yang mencuat sebagai kandidat kuat pengganti Bahlil adalah Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Namun, elektabilitas Nusron di kalangan kader tidak sepenuhnya solid.
Masa lalunya yang pernah menyimpang dari garis partai menjadi catatan tersendiri. Saat Pemilu Presiden 2014, ketika Golkar resmi mengusung pasangan Prabowo-Hatta, Nusron justru memilih mendukung Jokowi-JK, hingga berujung pada pemecatan dari partai.
Meski statusnya kemudian dipulihkan oleh kubu Agung Laksono, citranya sebagai loyalis Presiden Jokowi masih membayangi.
Bahkan, setelah Pilpres, Nusron dipercaya menjabat sebagai Kepala BNP2TKI oleh Jokowi, sebuah posisi strategis yang makin menegaskan kedekatan politiknya dengan istana.
Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah upaya mengganti Bahlil sesungguhnya merupakan langkah untuk menyingkirkan jejak loyalis Jokowi dari tubuh Golkar?
Di tengah perdebatan itu, nama Meutya Hafid muncul sebagai penantang potensial. Meutya, Menteri Komunikasi dan Digital saat ini, dinilai memiliki posisi politik yang lebih netral dan relasi yang baik dengan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini menempatkannya dalam posisi strategis jika Golkar ingin membangun sinergi kuat dengan pemerintahan yang sedang berjalan.
Meutya dikenal publik sejak peristiwa penyanderaannya di Irak tahun 2005 saat masih menjadi jurnalis Metro TV.
Di dunia politik, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI periode 2019–2024 dan menjadi mitra kerja langsung Kementerian Pertahanan yang kala itu dipimpin Prabowo.
Kiprahnya dinilai sukses dalam mendukung agenda pertahanan nasional di parlemen, yang kemudian menjadi alasan kuat mengapa ia dipercaya masuk dalam kabinet Prabowo.
Jika Munaslub terlaksana, Meutya berpeluang besar menjadi perempuan pertama yang memimpin Partai Golkar.
Dalam konteks politik internal, ia dinilai sebagai alternatif yang menjanjikan, terlebih jika Golkar memang berupaya mengurangi dominasi pengaruh pro-Jokowi.
Selain independen, rekam jejak Meutya juga menunjukkan kecocokan dengan arah politik Presiden Prabowo, yang bisa memperkuat posisi partai menjelang Pilpres 2029.
Bantah Isu Munaslub
Isu Munaslub Partai Golkar untuk mengganti Ketua Umum Bahlil Lahadalia mendapat tanggapan dari internal partai. Wakil Ketua Umum Golkar Meutya Hafid dengan tegas membantah kabar tersebut.
Menurut Meutya, rumor mengenai Munaslub itu hanya bertujuan menggoyahkan kekompakan internal partai yang kini sedang fokus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, baik di sektor eksekutif maupun legislatif.
Ia menekankan bahwa seluruh kader Golkar tengah bekerja memastikan agar berbagai kebijakan dan program Presiden Prabowo dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
“Fokus kami adalah mengawal kebijakan dan program Presiden Prabowo. Kami ingin program-program tersebut benar-benar menyentuh dan membawa manfaat nyata bagi rakyat. Tidak ada rencana sama sekali untuk menggelar Munaslub,” jelas Meutya, Senin (4/8/2025).
Ia juga menilai isu Munaslub dan wacana serupa kemungkinan sengaja digulirkan untuk mengganggu soliditas partai yang saat ini kompak berada di belakang pemerintahan.
Meutya menyatakan bahwa dari pusat hingga akar rumput, kader Golkar sedang bekerja penuh mengawal arah kebijakan Presiden.
“Faktanya, seluruh elemen Partai Golkar, dari pusat sampai ke tingkat desa, sedang terlibat mendukung program-program Presiden yang membawa dampak positif bagi masyarakat,” tambah Menteri Komunikasi Digital itu.
Meutya juga mengungkapkan bahwa Bahlil kini tengah memprioritaskan penyelesaian Musyawarah Daerah (Musda) di seluruh provinsi. Targetnya, seluruh Musda di 38 provinsi akan rampung pada akhir tahun ini.
"Ketua Umum Bapak Bahlil Lahadalia sedang fokus menyelesaikan Musda untuk seluruh provinsi, yang ditargetkan selesai pada akhir 2025. Jadi, tidak ada kaitannya dengan isu Munaslub atau rumor lain yang beredar," tegasnya.
Sebelumnya, Bahlil juga hadir dalam pelaksanaan Musda Golkar di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari agenda tersebut.
Secara terpisah, Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar, Nusron Wahid, juga membantah keberadaan wacana Munaslub.
Ia menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan, baik di lingkungan Istana maupun internal partai, yang mengarah pada wacana penggantian Ketua Umum melalui Munaslub.
"Hingga kini, tidak ada percakapan apa pun dari pihak Istana kepada saya atau pihak lain di internal Partai Golkar yang membicarakan soal Munaslub," kata Nusron, yang juga menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.
