PARBOABOA, Jakarta - Jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, publik dikejutkan oleh maraknya pemasangan bendera bajak laut dari serial One Piece berdampingan dengan bendera Merah Putih.
Simbol tengkorak bertopi jerami milik kelompok bajak laut ini tampak dikibarkan di berbagai sudut kota dan bahkan dipasang di kendaraan seperti truk dan motor, sehingga menimbulkan beragam tanggapan.
Motivasi di balik aksi ini beragam. Sebagian masyarakat menyebutnya sebagai simbol perlawanan terhadap situasi bangsa yang dinilai penuh dengan ketidakadilan dan persoalan.
Dalam pandangan mereka, Merah Putih terlalu suci untuk dikibarkan di tengah kondisi tersebut, sehingga mereka memilih bendera One Piece sebagai representasi semangat perjuangan dan harapan akan keadilan sosial.
Namun, pemerintah melihat aksi ini dengan kacamata berbeda.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menyatakan pengibaran bendera selain Merah Putih adalah tindakan provokatif dan tidak sejalan dengan nilai-nilai perjuangan bangsa.
Senada, anggota DPR RI Firman Soebagyo menilai bahwa aksi ini termasuk dalam kategori makar, yakni usaha mengganggu stabilitas hidup berbangsa dan merongrong kedaulatan negara.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani secara tegas melarang rakyat mengibarkan bendera One Piece, dan meminta aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap para pelakunya.
Menurutnya, tindakan ini berpotensi memecah persatuan bangsa dan mengguncang stabilitas nasional.
Seiring meningkatnya sorotan publik, sejumlah aparat keamanan mulai menindak warga yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece di berbagai daerah.
Bahkan, di beberapa wilayah seperti Sragen, Jawa Tengah, mural bergambar tokoh-tokoh dari anime tersebut diminta untuk dihapus oleh polisi.
Di tengah sorotan terhadap aksi massa ini, publik kembali mengangkat satu momen di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah terlihat mengenakan pin bergambar Jolly Roger, dalam acara formal kenegaraan.
Salah satunya adalah ketika ia menghadiri debat calon presiden dan wakil presiden tahun 2024, di mana ia tampil percaya diri dengan kemeja biru dan pin berlogo One Piece di dada.
Kemunculan kembali video tersebut di media sosial menuai kritik. Salah satunya datang dari akun TikTok FaktaKehidupan62, yang menyindir ketidakkonsistenan sikap pemerintah terhadap simbol ini.
"Kalau rakyat yang kibarkan bendera One Piece disebut makar, lalu bagaimana dengan Wapres yang pakai logonya? Apa itu juga makar?" ujar seorang pria dalam video yang diunggah akun tersebut, Senin (4/8/2025).
Dalam pernyataan lainnya, pria tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa serta-merta menyalahkan rakyat, sebab justru pejabat negara yang lebih dahulu menggunakan simbol tersebut.
“Jangan salahkan rakyat. Justru pemimpinnya yang duluan memakai logo One Piece, dan rakyat hanya mengikuti,” ujarnya.
Komentar-komentar netizen pun menguatkan narasi tersebut. Beberapa mempertanyakan mengapa hanya masyarakat yang ditegur, sementara Gibran yang dianggap memulai tren ini tidak mendapat perlakuan yang sama.
"Kalau memang adil, tangkap dulu Wapres Gibran yang memberi contoh. Kalau tidak, jangan salahkan rakyat," tulis salah satu komentar yang viral.
Hingga kini, Wapres Gibran belum memberikan tanggapan atas berbagai tudingan dan komentar yang menyeret namanya dalam polemik simbol Jolly Roger ini.
Publik masih menunggu klarifikasi dari anak mantan Presiden Joko Widodo ini, di tengah perdebatan yang belum mereda antara ekspresi kebebasan berekspresi dan batas simbol negara.
Pendapat Pakar
Guru besar hukum tata negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof. Sunny Ummul Firdaus, menanggapi fenomena tersebut dengan hati-hati.
Ia berpendapat bahwa simbol seperti Jolly Roger tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai aksi politik atau bentuk perlawanan terhadap negara.
“Pernyataan seperti itu perlu kehati-hatian. Tidak semua ekspresi simbolik warga harus langsung dianggap sebagai pembangkangan konstitusional,” jelasnya pada Jumat (1/8/2025).
Menurutnya, fenomena pengibaran bendera ini lebih tepat dilihat sebagai bentuk imajinasi heroik dan solidaritas sosial ketimbang pernyataan politik yang terstruktur.
“Besar kemungkinan, mereka tidak sedang menantang negara. Mereka sedang mengungkapkan nilai-nilai seperti keberanian menghadapi ketidakadilan, solidaritas, dan keinginan akan kebebasan dalam sistem yang menekan,” ujarnya.
Prof. Sunny juga menyarankan agar pemerintah tidak bersikap reaktif dan tidak buru-buru menilai simbol-simbol dari masyarakat sebagai ancaman.
“Simbol yang muncul dari akar rumput bisa menjadi jendela untuk memahami harapan rakyat. Negara sebaiknya menanggapinya dengan pendekatan budaya, bukan dengan stigma,” ucapnya.
Ia bahkan menyarankan dialog terbuka dengan warga untuk memahami kenapa karakter seperti Luffy begitu memikat mereka.
“Mungkin ini cara mereka menyampaikan harapan akan hadirnya negara yang lebih adil, berpihak pada yang lemah, dan bebas dari penindasan,” tegasnya.
Dalam pandangan Prof. Sunny, ekspresi semacam itu justru mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, "yang dibutuhkan negara adalah kemampuan untuk mendengar, bukan menghakimi.”
Apa Itu Bendera One Piece?
Dalam fiksi One Piece, sebuah manga populer karya Eiichiro Oda, bendera bajak laut dikenal dengan nama Jolly Roger.
Ini adalah simbol khas para bajak laut, biasanya berupa tengkorak dengan dua tulang bersilang, namun dimodifikasi sesuai identitas masing-masing kru bajak laut.
Misalnya, Bajak Laut Topi Jerami yang dipimpin oleh tokoh utama Monkey D. Luffy memiliki Jolly Roger berbentuk tengkorak dengan topi jerami.
Jolly Roger berfungsi sebagai identitas visual, simbol keberanian, kebebasan, dan tekad untuk mengejar impian di lautan.
Dalam cerita One Piece, setiap kru bajak laut merancang bendera mereka sendiri sebagai bentuk kebanggaan dan eksistensi.
Menurut penjelasan resmi di situs Fandom One Piece Wiki, Jolly Roger merupakan bagian yang sangat penting dari setiap kapal bajak laut dan menjadi penanda eksistensi kelompok mereka.
