PARBOABOA, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi utama bagi ketahanan nasional dan kemerdekaan bangsa.
Pesan tegas ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Dalam pengantarnya, Presiden menekankan bahwa penguasaan penuh terhadap produksi pangan dalam negeri menjadi kunci keberlangsungan hidup bangsa di tengah tantangan global yang dinamis.
"Sejak lama saya berkeyakinan, apapun yang terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita," tegasnya.
Presiden Prabowo mengingatkan bahwa sejarah dunia telah berulang kali membuktikan, tidak ada satu negara pun yang benar-benar berdaulat tanpa kemampuan memproduksi makanannya sendiri.
Menurutnya, ketergantungan pada impor pangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut kerentanan terhadap intervensi dan tekanan politik dari pihak luar.
"Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri. Produksi pangan adalah strategis. Selalu bangsa kita diganggu bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, mereka akan merusak pangan kita," ujarnya dengan nada penuh penekanan.
Apresiasi Transisi
Presiden menyampaikan apresiasi atas transisi kepemimpinan nasional dari Presiden ke-7 Joko Widodo yang berjalan mulus, sehingga program prioritas ketahanan pangan dapat dilanjutkan tanpa hambatan berarti.
Ia menilai keberhasilan yang mulai terlihat saat ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor.
"Ini hasil kerja sama, hasil teamwork. Menteri Pertanian dibantu oleh menteri-menteri lain, didorong oleh Menteri Keuangan, dibantu oleh TNI dan Polisi, juga kejaksaan, karena dalam ekonomi kita menghadapi pemain-pemain yang punya agenda lain," kata Presiden.
Keterlibatan Polri diakui sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan distribusi pangan.
Selain mengamankan rantai pasok dari hulu ke hilir, Polri juga berperan dalam penegakan hukum terhadap praktik spekulasi, penimbunan, atau kecurangan yang berpotensi mengganggu ketersediaan pangan nasional.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyoroti adanya pihak-pihak yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi tanpa memedulikan kesejahteraan rakyat. Pemerintah, kata dia, tidak akan membiarkan kondisi ini berlanjut.
"Kita bukan anak kecil. Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi. Kita ingin memberi kesempatan kepada semua, tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus," ujarnya dengan tegas.
Menutup pengantarnya, Presiden menyampaikan bahwa arah kebijakan pangan nasional saat ini telah menunjukkan hasil positif.
Cadangan pangan pemerintah tercatat sebagai yang terbesar sepanjang sejarah, sementara nilai tukar petani terus meningkat, menandakan kesejahteraan di sektor pertanian yang semakin membaik.
"Alhamdulillah, arah kita di bidang pangan cukup berhasil. Cadangan yang ada di pemerintah sekarang terbesar sepanjang sejarah. Nilai tukar petani meningkat," pungkasnya.
Dengan penegasan visi kedaulatan pangan ini, Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa, termasuk TNI dan Polri, meneguhkan komitmen untuk membangun ketahanan pangan yang kokoh.
Langkah ini ditempuh untuk melindungi rakyat dari ancaman kelangkaan, serta memastikan Indonesia mampu berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat di tengah kompetisi global.
