PARBOABOA, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya sejak dilantik menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025).
Dalam kesempatan ini, ia memaparkan capaian program prioritas pemerintahannya, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, hingga pendirian Sekolah Rakyat.
Ia juga meminta dukungan MPR RI dan partai politik dalam memberantas tambang ilegal demi kesejahteraan rakyat. Prabowo mengawali pidato dengan mengenang perjalanan bangsa.
Presiden Ke-8 Indonesia itu menyebut tanggal 17 Agustus 2025 menandai 80 tahun sejak proklamasi kemerdekaan, momen yang lahir dari perjuangan panjang untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Setelah proklamasi 1945, bangsa Indonesia berjuang lima tahun lamanya, baik melalui senjata maupun diplomasi hingga kedaulatan diakui penuh pada 1949.
Presiden kemudian menelusuri peran para pendahulu, dari Soekarno yang mempertahankan keutuhan NKRI dan mengintegrasikan Irian Barat, Soeharto yang membangun ekonomi merata dan mencapai swasembada pangan, hingga Habibie yang membawa Indonesia ke arah teknologi tinggi di tengah krisis 1998.
Ia menyebut Gus Dur sebagai tokoh yang menjaga kerukunan bangsa, Megawati yang memulihkan ekonomi dan menggelar pemilu langsung pertama, SBY yang menyelesaikan konflik Aceh dan menanggulangi krisis 2008, serta Jokowi yang membangun infrastruktur, memimpin saat pandemi, dan memulai pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Menurutnya, seluruh presiden terdahulu berupaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan yakni Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Prabowo menegaskan bahwa kemerdekaan sejati berarti bebas dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan. Indonesia, katanya, telah dikaruniai sumber daya melimpah.
Tantangan terbesar adalah mengelolanya secara bijak agar cita-cita kemerdekaan terwujud secepat mungkin.
Ia mengungkapkan rasa syukur atas transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi yang berjalan damai dan terhormat, diakui dunia sebagai bukti kedewasaan demokrasi Indonesia.
Demokrasi yang dianut, ujarnya, adalah demokrasi khas Indonesia yakni demokrasi yang mempersatukan, berlandaskan budaya kekeluargaan, gotong royong, dan saling menghormati.
Namun, ia mengakui bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di setiap level birokrasi, BUMN, dan BUMD. Selama 299 hari memimpin, ia menemukan banyak penyelewengan.
"Bangsa ini harus berani melihat kelemahan sendiri untuk memperbaikinya," tegasnya.
Awal 2025, pemerintah mengidentifikasi dan mengalihkan Rp300 triliun anggaran rawan penyalahgunaan seperti perjalanan dinas dan pengadaan ATK ke sektor produktif yang langsung bermanfaat bagi rakyat.
Kembali ke UUD 1945
Dalam teks pidato yang beredar luas, Prabowo juga menyoroti kebocoran kekayaan negara dalam skala besar yang jika dibiarkan dapat membuat Indonesia terancam gagal.
Ia menegaskan perlunya kembali pada rancang bangun negara yang disusun para pendiri bangsa dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33, yang menurutnya relevan untuk mengatur ekonomi modern.
Ia mengkritik anomali ekonomi, seperti kelangkaan minyak goreng di negara produsen sawit terbesar dunia dan harga pangan yang tetap tinggi meski mendapat subsidi. Kondisi ini, katanya, terjadi karena penyimpangan dari amanat konstitusi.
Selama 299 hari, di tengah gejolak global, Indonesia masih mencatat pertumbuhan ekonomi 5,12 persen. Investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya, dan menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 20 juta anak, ibu hamil, dan menyusui. Program ini menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru, melibatkan sejuta petani, nelayan, peternak, dan UMKM, sekaligus mendorong ekonomi desa.
Di sektor pangan, pemerintah membuka jutaan hektare sawah baru di berbagai provinsi, menyalurkan pupuk langsung dari pabrik ke petani, menaikkan harga beli gabah menjadi Rp6.500/kg, dan mencapai surplus beras lebih dari 4 juta ton atau tertinggi dalam sejarah NKRI.
Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung.
Prabowo menegaskan pemerintah akan menindak tegas penimbunan, manipulasi harga, dan praktik perdagangan yang merugikan rakyat, menggunakan kewenangan konstitusional dan Undang-Undang Perdagangan.
Ia juga mengumumkan bahwa penggilingan beras skala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah demi melindungi hak rakyat atas pangan.
Dalam memerangi kemiskinan, pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Didirikan pula 100 Sekolah Rakyat bagi keluarga berpenghasilan terendah, dengan target bertambah menjadi 200 sekolah pada tahun depan.
Selain itu, pemerintah membangun sekolah unggulan, menambah fakultas kedokteran, dan merenovasi ribuan sekolah serta madrasah.
Pidato ini ditutup dengan penegasan bahwa seluruh langkah pemerintah diarahkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan menjaga warisan konstitusi para pendiri bangsa.
