PARBOABOA, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dalam pemerintahan dengan merombak atau me-reshuffle sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih.
Perubahan besar ini mencakup lima kementerian strategis dan sekaligus melahirkan satu kementerian baru.
Pengumuman resmi dilakukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).
Menurut Prasetyo, keputusan Presiden Prabowo diambil setelah melalui evaluasi mendalam serta berbagai masukan dari berbagai pihak.
“Atas pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus, Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan,” ujarnya di hadapan awak media.
Langkah reshuffle kali ini menyentuh kementerian-kementerian penting yang menjadi tulang punggung kebijakan politik, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat.
Lima kementerian yang mengalami perombakan adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Perubahan ini disertai pelantikan pejabat baru pada sore hari di Istana Negara.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menetapkan nomenklatur baru dengan melantik Menteri Haji dan Umrah, yang sebelumnya berbentuk Badan Pengelola (BP) Haji.
Kehadiran kementerian ini menandai babak baru dalam pengelolaan ibadah haji, yang dinilai membutuhkan perhatian lebih serius mengingat kompleksitas pelayanan serta jumlah jamaah Indonesia yang selalu besar setiap tahunnya.
Dalam daftar resmi, sejumlah tokoh mengalami pergantian posisi. Di antaranya, Sri Mulyani yang digantikan oleh ekonom Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.
Abdul Kadir Karding di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia digantikan Mukhtarudin.
Sementara Budi Arie Setiadi di Kementerian Koperasi digantikan oleh Fery Juliantono. Dua kementerian lainnya, yakni Kemenko Polkam yang dipimpin Budi Gunawan dan Kemenpora yang dipimpin Dito Ariotedjo, dipastikan turut masuk dalam daftar reshuffle.
Respon CELIOS
Reshuffle ini langsung memicu reaksi publik, terutama dari kalangan pengamat dan lembaga riset.
Salah satunya datang dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), yang menilai pergantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan merupakan kabar positif bagi arah ekonomi nasional.
Dalam keterangan pers yang diterima pada Senin (8/9/2025), Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyatakan, “tuntutan untuk mengganti Sri Mulyani sudah lama disuarakan, karena kegagalannya mendorong kebijakan pajak yang adil, pengelolaan belanja yang hati-hati, serta meningkatnya beban utang yang mempersempit ruang fiskal.”
CELIOS menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan baru secara kritis dan objektif berbasis data.
Bhima bersama jajaran CELIOS, termasuk Direktur Ekonomi Nailul Huda dan Direktur Kebijakan Fiskal Media Wahyudi Askar, menekankan lima tuntutan penting yang harus segera dijawab oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Pertama, strategi penerimaan pajak harus memperhatikan daya beli masyarakat menengah ke bawah, dengan menurunkan tarif PPN menjadi 8% serta menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hingga Rp7 juta per bulan.
Pajak juga didorong lebih progresif dengan menargetkan sektor ekstraktif, windfall profit, hingga penerapan pajak kekayaan bagi orang super kaya.
Kedua, efisiensi anggaran negara wajib dilakukan dengan pendekatan yang transparan dan berbasis kajian makroekonomi, tanpa mengorbankan pelayanan publik.
CELIOS menilai, kebijakan efisiensi di era Sri Mulyani justru menimbulkan guncangan pada transfer dana daerah dan mendorong naiknya pajak lokal yang membebani masyarakat.
Ketiga, restrukturisasi utang pemerintah harus segera dilakukan. CELIOS mendorong adanya langkah-langkah inovatif seperti debt swap for energy transition dan debt swap for nature, bahkan hingga kemungkinan pembatalan utang yang merugikan.
Keempat, Purbaya didesak mencopot pejabat Kementerian Keuangan yang merangkap jabatan di BUMN, karena selain melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, hal itu juga rawan konflik kepentingan.
Kelima, seluruh belanja perpajakan perlu diaudit ketat. Insentif seperti tax holiday dan tax allowances harus dievaluasi agar benar-benar memberikan dampak nyata pada penyerapan tenaga kerja, bukan justru memperlebar ketimpangan antara perusahaan besar dengan UMKM.
CELIOS juga menuntut transparansi penuh atas kebijakan insentif fiskal agar publik bisa mengawasi jalannya reformasi fiskal.
Reshuffle kabinet kali ini tidak hanya sekadar rotasi jabatan, tetapi juga mencerminkan arah baru pemerintahan Prabowo dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan politik.
